Masih Trainning, Menteri Sudah Bikin Gara-Gara


RT.03 Banyurojo - Fahri Hamzah selaku wakil DPR RI yang juga Politisi PKS menegaskan, pemilihan kepimpinanan komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan tetap dilanjutkan setelah terjadinya insiden kericuhan terkait Fraksi PPP dalam sidang paripurna Selasa sore (28/10).

"Akan dilanjutkan dan tidak ada lagi paripurna, karena pemilihan pimpinan komisi serta alat kelengkapan tidak melalui paripurna," kata Fahri Hamzah setelah menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar di Jakarta, Selasa malam.

Kericuhan dalam sidang paripurna pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan DPR RI terjadi terkait masalah dualisme kepengurusan PPP yang terbawa hingga ke gedung parlemen. PPP kubu Romahurmuziy menyatakan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan telah memiliki susunan fraksi DPR yang baru. Namun susunan Fraksi PPP yang diakomodasi pimpinan DPR dalam sidang paripurna justru masih yang di bawah kepengurusan Suryadharma Ali.

Fahri mengatakan, Menkumham Yasona Laoly tidak bisa serta-merta mengesahkan kepengurusan PPP yang baru begitu saja dan secara otomatis memecat kepengurusan PPP yang lama. Menurut Fahri, itu harus dilaporkan dulu kepada DPR RI. "Laoly saja belum sah, masa tiba-tiba mau memecat? Dia kan harus melaporkan dulu ke DPR," ujar Fahri.

Menkumham Yasona Laoly yang hadir juga dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar mengatakan, langkahnya mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai upaya menjalankan amanat Presiden Jokowi yang meminta dirinya segera menyelesaikan masalah kepengurusan PPP agar tidak memperkeruh keadaan.

Lah, kalau yang disahkan hanya salah satu kubu, itu namanya bukan menyelesaikan, tapi bikin gara-gara ke kubu yang lain.... Lagi pula, bukankah itu cara Orde Baru, yang juga pernah menimpa Megawati dulu, di zaman PDI?