Baliho Dana Desa cegah fitnah, tak pasang Aparat bisa berurusan dengan hukum

Siapa menyangka hal yang dianggap sepele oleh sebagian orang seperti pemasangan baliho menjadi urgen. Adalah Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang kini menjabat di masa Pemerintahan Presiden Jokowi mewajibkan bagi desa untuk memasang baliho realisasi dana desa.

Disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, Banten, Kamis (6/4/2017).
"Untuk mencegah fitnah dan sebagai bentuk tanggungjawab moral, setiap desa wajib menempelkan minimal baliho, yang isinya penggunaan realisasi dana desa. Tahun ini sifatnya hanya himbauan. Tahun depan, jika tidak melakukan itu, bapak-bapak (Kepala Desa) mungkin bisa berurusan dengan penegak hukum," ujarnya di hadapan Kades dan Sekdes se-Kabupaten Pandeglang. (kemendesa.go.id)
Menteri Eko juga mengingatkan, dana desa tidak boleh dikelola yayasan dan hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa. Karena jika dikelola oleh yayasan, akan memicu potensi dan beresiko digunakan untuk kepentingan individu.

"Karena kalau dikelola oleh individu, bisa berurusan dengan hukum. Bukan berarti yayasan tidak bisa dibantu. Bisa dibantu lewat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena kalau pembelian aset harus atas nama desa," terangnya.

Ada hal yang cukup menarik dimana kita akan dibawa kemasa dimana layar tancap menjadi tontonan menarik dan ditunggu (hampir) seluruh warga. Dimasa yang kini serba online dan ramah peramban, memberikan sarana hiburan masyarakat di desa menjadi hal yang harus diprhatikan. Disarankan oleh Eko Putro Sandjojo agar desa mendirikan bioskop desa. Menurutnya, hal tersebut juga memberikan peluang usaha kecil setempat.

"Proyektor Rp 25 juta sudah bisa beli. Sudah proyektor, DVD, dan sound system. Kalau malam kan kantor desa kosong. Malam masyarakat desa bisa nonton. Karena masyarakat nonton, nanti ibu-ibu bisa jualan, jadi banyak yang bisa dilakukan. Tapi filmnya disensor dulu sama majelis ulama," ujarnya. ***(Ivan Purnawan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar